• Acara kerjama penyelenggaran Pendidikan Inklusi Kab. Rembang di buka Oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rembang yaitu Bapak Drs. Dandung Dwi Sucahyo
  • Perjanjian MOU Oleh para stake holder pendidikan inklusi
Print

Dasar Hukum

Written by Administrator. Posted in Joomla!

Dasar Hukum diselenggarakan Pokja Inklusi di kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  4. Undang-Undang   Nomor   20   Tahun   2003   tentang   Sistem Pendidikan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan   Pemerintah   Nomor   38   Tahun   2007   tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi   dan   Pemerintah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasionai Nomor 22 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar   Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang 2005 - 2025 ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang;
  16. Kerjasama kelompok Kerja Pendidikan Inklusif KabupatenRembang Dengan direktorat PK LK Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan Republik Indonesia.UNICEF Perwakilan Jawa Tengah